IKN Tegaskan Klarifikasi Hoaks yang Beredar di Masyarakat
infoinspiratif.com–Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi topik hangat di ruang publik. Sayangnya, di tengah berbagai pembaruan dan pembangunan, banyak informasi tidak akurat bahkan menyesatkan turut beredar. Sejumlah hoaks terkait IKN muncul di media sosial dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Berikut beberapa isu yang telah diklarifikasi kebenarannya.
“Baca juga: Komitmen Mengakhiri Perang Dengan Rusia“ [2]
Pada 22 Juni 2025, sebuah akun Facebook mengunggah poster yang mengklaim adanya program transmigrasi ke IKN dan Kalimantan Timur. Dalam narasi tersebut, disebutkan bahwa peserta program akan mendapatkan rumah tinggal, lahan, modal usaha, fasilitas kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan pelatihan kerja.
Faktanya, tidak ada program resmi pemerintah mengenai transmigrasi ke IKN dengan skema seperti yang dijelaskan dalam unggahan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian terkait tidak pernah mengumumkan rekrutmen terbuka dengan fasilitas sebagaimana disebutkan dalam hoaks tersebut. Masyarakat diimbau memverifikasi informasi semacam ini melalui kanal resmi pemerintah.
Sebuah unggahan media sosial pada 27 Maret 2025 menampilkan artikel palsu yang menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa dana zakat dan infak akan digunakan untuk pembangunan masjid di IKN. Narasi tersebut dikaitkan dengan seolah-olah ada kebijakan resmi dari pemerintah.
Kementerian Agama telah membantah klaim tersebut. Tidak ada kebijakan penggunaan zakat atau infak secara khusus untuk proyek IKN tanpa mengikuti aturan dan prinsip syariah yang berlaku. Pengelolaan zakat berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan tunduk pada regulasi ketat.
Hoaks lainnya menyebut Presiden Prabowo akan melanjutkan pembangunan dengan dana haji sebesar Rp300 triliun yang “diikhlaskan rakyat”. Postingan yang menyebarkan narasi ini bahkan mencantumkan tangkapan layar artikel palsu yang seolah berasal dari media nasional.
Faktanya, tidak ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo mengenai penggunaan dana haji. Dana haji dikelola secara profesional oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan tidak dapat digunakan sembarangan tanpa izin dan regulasi yang ketat. BPKH juga telah menyanggah kabar ini dan meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi menyesatkan.
“Simak juga: Kisah Kontroversial Pamela Anderson“ [4]
