Mentan Tegaskan Beras Impor Tak Boleh Masuk ke RI
Info inspiratif – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras impor, bahkan satu liter pun, tidak boleh masuk ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan setelah rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta. Ia menekankan komitmen pemerintah menjaga swasembada pangan yang kini dianggap berada pada jalur kuat.
Larangan keras tersebut disampaikan Amran sebagai respons atas dugaan impor ilegal oleh pengusaha berinisial PT MSG di Sabang, Aceh. Gudang penyimpanan beras milik perusahaan itu telah disegel oleh aparat penegak hukum melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kasus tersebut melibatkan beras asal Thailand yang masuk melalui wilayah Sabang.
Amran menjelaskan bahwa Sabang memang memiliki status free trade zone, namun kebijakan nasional tetap melarang impor beras. Ia menegaskan bahwa status kawasan khusus tidak dapat menjadi alasan untuk melanggar keputusan pemerintah. “Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tahun ini tidak impor. Kita sudah swasembada, dan produksi lebih dari cukup,” ujarnya.
Kementerian Pertanian mencatat bahwa produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton pada 2025. Angka ini melampaui target pemerintah yang menetapkan kebutuhan produksi sebesar 32 juta ton. Kelebihan pasokan tersebut menjadi dasar utama pemerintah menutup pintu impor sepenuhnya.
Amran menilai larangan impor sangat penting untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendorong peningkatan produktivitas dalam negeri. Dengan pasokan yang melampaui kebutuhan, pemerintah menilai tidak ada urgensi mendatangkan beras dari negara lain, meski harga internasional sedang turun.
Ke depan, Kementan menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat di daerah perbatasan dan kawasan perdagangan bebas agar kebijakan nasional tidak dilanggar. Pemerintah juga berkomitmen memastikan distribusi beras dalam negeri berjalan lancar sehingga produksi surplus dapat dimanfaatkan optimal untuk memperkuat cadangan strategis nasional.
“Baca juga : Wanita Vietnam Dalangi Serangan Bom AS ke Bunker Nuklir Iran”
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kasus impor ilegal 250 ton beras di Sabang tidak mempengaruhi status swasembada beras nasional. Ia menilai volume tersebut tidak signifikan secara pasokan, namun dapat memicu kegaduhan politik jika tidak ditangani secara tegas. Pemerintah menempatkan kasus ini sebagai pelanggaran serius karena dilakukan ketika Indonesia telah menetapkan kebijakan tanpa impor untuk menjaga kedaulatan pangan.
Amran menjelaskan bahwa masuknya beras ilegal itu berpotensi memunculkan persepsi keliru tentang kondisi pangan domestik. Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR yang mendukung langkah penindakan agar tidak terjadi dampak negatif bagi petani maupun stabilitas kebijakan pangan. Menurutnya, tindakan oknum importir didorong oleh motif bisnis karena harga beras internasional sedang jatuh akibat kebijakan penghentian impor oleh Indonesia.
Harga beras global turun dari 650 dolar AS per ton menjadi 340 dolar AS per ton. Penurunan itu terjadi setelah Indonesia menghentikan impor yang sebelumnya mencapai tujuh juta ton selama dua tahun berturut-turut. Kebijakan tersebut membuat negara produsen kehilangan pasar besar, sehingga beberapa di antaranya melobi Indonesia agar membuka kembali keran impor. Amran menegaskan pemerintah tetap teguh mempertahankan prinsip swasembada demi stabilitas jangka panjang.
Ia menyebut tekanan dari sejumlah negara merupakan konsekuensi logis ketika Indonesia beralih mandiri dalam produksi pangan. Namun pemerintah tidak akan mengizinkan praktik yang melemahkan komitmen tersebut. Amran memastikan setiap pelanggaran impor akan ditindak tanpa kompromi karena swasembada ditentukan oleh kemampuan produksi nasional, bukan oleh aksi individu yang melanggar aturan.
Menurut Amran, jumlah 250 ton tidak memiliki dampak nyata terhadap pasokan nasional tetapi dapat mengganggu situasi politik. Ia mengingatkan agar perilaku ekonomi serakah tidak diulangi karena merugikan kepentingan petani. Pemerintah menilai penyegelan gudang beras di Sabang adalah langkah tepat untuk menjaga integritas kebijakan.
“Baca juga : Prabowo Targetkan 80.000 Koperasi Desa Aktif Tahun Ini”
