PDIP Pilih Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo 2024–2029
Info inspiratif– PDI Perjuangan menyatakan tidak akan bergabung dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024–2029. Namun, partai berlambang banteng ini juga tidak mengambil peran sebagai oposisi murni. Sebaliknya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya akan menjadi kekuatan penyeimbang dengan posisi sebagai mitra kritis pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menutup Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025). Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa PDIP tetap berpihak kepada rakyat dan akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap kepentingan publik.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional,” ujar Megawati. Ia juga menambahkan bahwa posisi politik partai tidak semata ditentukan oleh keberadaan di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi oleh komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.
Dengan mengambil posisi ini, PDIP menegaskan akan tetap bersuara lantang jika kebijakan pemerintah menyimpang dari nilai keadilan dan hukum. Langkah ini menjadi strategi politik yang berpeluang besar menjaga eksistensi partai sekaligus memengaruhi arah kebijakan nasional tanpa masuk kabinet.
“Baca juga: Pemerintah Harus Gencar dalam Upaya Pencegahan Infeksi Virus RSV untuk Melindungi Bayi“ [2]
Partai Demokrat pernah menjalani peran sebagai penyeimbang pemerintah pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014. Ketua Umum Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan bahwa posisi penyeimbang memiliki tiga makna penting yang menjadi fondasi sikap politik partainya.
Pertama, kepala daerah dari Partai Demokrat diminta tetap loyal dan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Kedua, kader Demokrat di parlemen mendukung kebijakan Presiden Jokowi jika dinilai tepat dan pro-rakyat. Ketiga, Demokrat tak segan mengkritisi keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik.
SBY menjelaskan bahwa sikap sebagai penyeimbang bukan berarti beroposisi frontal, melainkan menjaga stabilitas politik dalam suasana politik yang terbelah pasca-pilpres.
Namun, menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Demokrat mengubah posisinya. Setelah hampir satu dekade berada di luar pemerintahan, partai ini akhirnya bergabung ke dalam kabinet.
“Simak juga: Menyongsong Pilkada, Potensi Calon dari PDIP“ [4]
