
Prabowo
infoinspiratif.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta agar disiplin prosedur pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih ditingkatkan. Pernyataan itu disampaikan dalam retret Kabinet Merah Putih dan taklimat awal tahun 2026 di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan, “Beliau menghendaki agar disiplin prosedur itu ditingkatkan.” Permintaan tersebut muncul setelah catatan Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 15 kasus penyimpangan dalam pelaksanaan MBG pada Desember 2025.
Presiden menekankan bahwa kejadian serupa harus dicegah secara maksimal di masa mendatang. Menurut Prasetyo, dari sisi anggaran, program MBG tidak menghadapi kendala karena dana sekitar Rp335 triliun telah dialokasikan dalam APBN 2026.
“Secara teknis dan anggaran, pelaksanaan MBG dinilai tidak mengalami masalah signifikan,” tambah Prasetyo. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah untuk menerapkan program berskala besar dengan pengawasan ketat.
Dalam taklimat awal tahun, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan standar zero defect atau tanpa cacat pada program MBG. Ia menekankan pentingnya pemerataan penerima manfaat mulai 2026.
Presiden menerima laporan bahwa sejak 6 Januari 2025, Program MBG telah menjangkau 55 juta penerima manfaat. “Hari ini dilaporkan 55 juta orang sudah menerima manfaat program ini,” kata Prabowo. Ia menilai program MBG merupakan langkah strategis untuk mengintervensi masalah gizi nasional yang mendesak.
Meskipun tingkat keberhasilan statistik mencapai 99,99 persen, Presiden tetap memperhatikan adanya kekurangan dan penyimpangan di lapangan. “Dalam operasi kemanusiaan skala besar, tantangan operasional wajar, tetapi tidak boleh dimaklumi begitu saja,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, setiap kekurangan, sekecil apa pun, harus segera diatasi. Pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi memastikan pemerataan yang sempurna dan kualitas layanan program.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu intervensi strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi seimbang secara rutin di sekolah dan pusat layanan sosial.
Selain itu, pengawasan ketat oleh BGN dan kementerian terkait juga diterapkan untuk mencegah manipulasi data penerima atau penyimpangan distribusi makanan. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah agar implementasi program berjalan optimal.
Presiden juga mendorong pengembangan sistem digital untuk memantau distribusi makanan dan kualitas gizi yang diterima. Langkah ini diharapkan memperkuat akuntabilitas program dan mempermudah evaluasi real-time terhadap pelaksanaan MBG.
Dengan perhatian ekstra terhadap prosedur, pengawasan, dan pemerataan, Prabowo berharap Program MBG tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat jangka panjang.