Program Intervensi Perberasan Bapanas Tetap Jalan 2026
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan program intervensi perberasan akan tetap berjalan pada 2026. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras, melindungi pendapatan petani, serta memastikan pasokan dan keterjangkauan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
“Memasuki tahun 2026, pemerintah berkomitmen terus menjaga kestabilan beras, baik pasokan maupun harga, secara nasional,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, di Jakarta, Senin.
Bapanas akan melanjutkan berbagai program intervensi melalui Perum Bulog, termasuk penyerapan hasil panen petani untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat ini, stok CBP tercatat mencapai 3,248 juta ton hingga akhir 2025, memberikan optimisme bagi keberlanjutan intervensi pemerintah.
“Kita harus optimis tidak ada masalah untuk beras di tahun 2026. SPHP beras jalan terus,” tegas Ketut.
Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras akan tetap dijalankan pada 2026. Pemerintah telah menetapkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,5 juta ton, serta bantuan pangan bagi 18,277 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama empat bulan.
Pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng diperpanjang hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang disetujui Kementerian Keuangan.
Per 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta penerima dari target 18,277 juta. Secara kuantitas, beras tersalurkan 347,4 ribu ton dan minyak goreng 69,4 juta liter secara nasional.
Sementara itu, realisasi SPHP beras tahun 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton dan sedang diupayakan perpanjangan skema RPATA sampai akhir Januari 2026.
Bapanas tidak hanya memprioritaskan stabilisasi harga di hilir, tetapi juga menjaga performa sisi hulu, yaitu produksi beras nasional. Pemerintah optimis pada 2026, produksi beras dapat kembali mendekati swasembada, memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa kesejahteraan petani menjadi fondasi utama keberhasilan program.
“Ingat, kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Petani kita harus sejahtera. Indonesia bisa swasembada beras karena petani-petani kita,” ujarnya.
Keberlanjutan intervensi beras dijamin melalui rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Semua kementerian/lembaga terkait sepakat melaksanakan SPHP sebagai instrumen stabilisasi harga beras di pasaran.
Ketut menambahkan, penyaluran bantuan pangan dan SPHP juga membantu mengatur keluar masuk beras Bulog. Hal ini menjaga kestabilan pasokan saat panen raya dan penyerapan hasil panen petani.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Bulog menjadi kunci agar program berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Ketut.
Dengan kelanjutan program intervensi perberasan, pemerintah menegaskan komitmen menjaga harga dan pasokan beras sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Strategi ini diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional dan memastikan Indonesia tetap menuju swasembada beras secara berkelanjutan.
Bapanas juga berencana memanfaatkan data dan evaluasi program sebelumnya untuk memperbaiki mekanisme SPHP, serta memperkuat koordinasi dengan daerah penghasil beras. Langkah ini sekaligus mendukung harga yang adil bagi petani dan keterjangkauan beras untuk masyarakat luas.
